Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Hidup dalam keadaan yang tidak pasti merupakan bentuk penderitaan yang berat yang menimbulkan kesengsaraan luar biasa. Namun demikian, sebagai pengetahuan bagi Tergugat VI, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, sikap dan kebijakan politik luar negeri Indonesia harus mampu mencerminkan jiwa Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi barang ini masih perlu dimasukkan dari luar. Mengenai bahan, Indonesia ini, apalagi Indonesia Raya tak kurang dari Negara manapun di bawah kolong langit ini. Dengan kemampuan adaptasi ini, Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, menyebutkan bahwa "bebas-aktif" masih relevan hingga saat ini dan akan terus bertahan di tengah perubahan dunia. Hingga kedalaman ini, pengeboran berlangsung aman tanpa masalah. Bangsa tamu tetap aman dan makmur. 2) Sudah berabad-abad pemikir semua bangsa memikirkan bentuk Negara yang bisa menjamin kemerdekaan itu. Lama kelamaan dengan jalan yang cocok dengan undang-undang dan adat istiadat Indonesia bangsa tamu lebur menjadi rakyat Indonesia yang taat setia kepada Negara Rakyat dan Undang-Undang Indonesia. Setelah sekian lama persoalan penanganan kepada para korban tidak juga kunjung tuntas. 14. Disamping itu sarana dan prasarana sosial meliputi fasilitas publik dan sarana pemerintah seperti lampu penerang jalan, jalan raya, rel kereta api, saluran irigasi, sarana PDAM, Listrik (PLN) juga tak luput menjadi korban rendaman lumpur.
47. Bahwa masalah pemindahan saham yang dilakukan oleh pihak pemegang saham seperti yang dilakukan PT Medco Energi kepada Group Prakarsa tidak memiliki kaitan langsung terhadap permasalahan yang menjadi objek gugatan. Langsung tepat saja, Dam! Politik luar negeri telah menjadi unsur yang kian penting semenjak proklamasi kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tujuan yang penting adalah mempromosikan budaya Indonesia di tingkat internasional. Pengakuan itu adalah hal tersambil, satu hal di luar hak Rakyat Indonesia atas kemerdekaannya. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. 155. Bahwa apabila benar Turut Tergugat mendatangkan para ahli sebagaimana diterangkan oleh Turut Tergugat dalam Jawabannya pada Bagian III D angka 5-9, seharusnya telah terdapat berbagai hasil yang dicapai yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan penanganan khususnya terhadap korban, agar kerugian korban dapat diminimalisir dan persoalan hak-hak korban dapat segera terpenuhi. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional Indonesia yang dibentuk di Belanda pada tahun 1908 oleh mahasiswa Indonesia. Perhimpunan Indonesia bukan lagi sekadar organisasi kemasyarakatan bagi mahasiswa, tetapi sudah mulai mendorong diri di kancah politik untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia (Sudiyo, 2002, hlm.98). Mungkin Inggris - Belanda - Jepang menjatuhkan Indonesia merdeka, tetapi tak pula mustahil Republik Indonesia bisa menggulingkan Inggris dan Belanda sebagai negara imperialis.
4) Dalam suasana kemodalan, maka hak pemilihan secara umum, langsung, dan sama itu, ataupun suara rakyat (referendum) tiadalah bisa membayangkan kemauan kelas proletar yang terbanyak itu. Dalam perang imperialisme, roeke.shop kalau semua keadaan lain-lain bersamaan, maka tekniklah yang akan menentukan kalah-menangnya. Dengan begitu maka Indonesia sekarang berjuang bukan saja buat Rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga buat seluruh Rakyat tertindas di dunia. Tetapi dibatasi banyaknya. Cuma buat menambah yang masih kurang saja. Kualitas kehidupan yakni masih banyaknya korban musibah Lusi yang hingga kini tinggal di tempat-tempat pengungsian. Dalam kebijakannya yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres No 14/2007), Tergugat I telah menyengsarakan para korban. Para korban yang tinggal di pengungsian berkali-kali mengeluh dan memprotes atas fasilitas yang disediakan. Kemerdekaan itu sendiri mestinya berdasarkan pengakuan atas kemerdekaan pihak lain. Pengakuan Republik Indonesia oleh Negara lain bukanlah menjadi syarat adanya Republik Indonesia. Menjadi pemimpin berarti seseorang ditunjuk, dipercaya oleh organisasi atau komunitasnya untuk menjadi pelindung, pendidik, dan sekaligus menjadi contoh yang baik bagi orang lain yang dipimpinnya.
Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor De Locomotief, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan Snouck Hurgronje tentang pemahaman orang Indonesia. Pembukaan pendidikan Barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20; pada tahun 1900. Hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Tetapi ada pula bentuk kerajaan yang memberi jaminan kemerdekaan lebih daripada bentuk republik (Kerajaan Inggris dibandingkan dengan Jerman-Nazi). Tetapi bagaimanakah muslihat dan daya upaya mempertahankan Indonesia Merdeka kita sekarang? 7) Indonesia tak bisa, tetapi tak pula perlu mempertahankan kemerdekaanya dengan jalan kemiliteran sejati. Muslihat buat mempertahankan dan memperkokoh Republik Indonesia Merdeka terpaksa pula diadakan pada "Brosur Istimewa". Yang benar berkuasa, makmur, dan tenteram kemakmurannya ialah kaum kapitalis, kaki tangannya akal kaum tengah dan sebagian kecil dari proletar atasan. 5) Yang berhak menentukan nasib Rakyat Indonesia ialah kemauan, pelor, atau bambu runcingnya Rakyat Indonesia sendiri. Baru sesudah kita mempunyai dan sanggup menyelenggarakan industri berat, baru kita bisa membikin sendiri alat kemakmuran dan alat pertahanan (seperti meriam, tank, kapal selam - terbang dsb). Tanpa MERDEKA 100% Indonesia takkan bisa mengadakan kemakmuran cukup buat dirinya sendiri. Kemerdekaan Indonesia abad ke-20 ini tak bisa dipisahkan dari "Industri-Berat Nasional" dan "Rencana Ekonomi".